Database E Faktur Rusak/Hilang Tanpa Backup

Salah satu permasalahan ketika mengoperasikan E Faktur adalah database Rusak/Hilang Tanpa mempunyai backup nya. Bagaimana Solusi E faktur database Rusak/Hilang Tanpa mempunyai backup nya? Berikut Solusi E Faktur.

Database E Faktur Rusak/Hilang Tanpa Backup

Solusi E Faktur data Base E Faktur Rusak/Hilang

Dalam mengoperasikan e faktur, tentu tidak lepas dari database efaktur. database E faktur sangat penting mengingat perannya begitu vital dalam pengoperasian E faktur. Namun, yang menjadi permasalahan saat menjalankan e faktur oleh PKP adalah ketika database e faktur yang sudah diinput dalam aplikasi mengalami permasalahan. Permasalahan e faktur ini memang dapat diakibatkan oleh database e faktur yang corrupt, hilang, dan tidak bisa dijalankan karena terinfeksi virus. Banyak sekali baik PKP maupun staff yang menjalankan e faktur mengalami kebingungan jika permasalahan database e faktur tersebut terjadi.

Solusi Database E Faktur

Solusi E faktur mengenai database yang rusak atau hilang tanpa mempunyai backup ini bukan instan langsung dapat diatasi oleh PKP sendiri tetapi memang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar. Atas data e Faktur yang rusak atau hilang, PKP dapat mengajukan permintaan data e Faktur ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar dengan menyampaikan surat permintaan data e Faktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Untuk data yang akan diberikan dari Kantor Pelayanan Pajak nantinya dalam bentuk winrar dan atas data eFaktur yang dimaksud terbatas pada data Faktur Pajak Keluaran yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Solusi E Faktur

Untuk yang menjadi perhatian tentang solusi E faktur ini adalah

Untuk surat permohonan database e faktur sampai saat ini belum diterbitkan format baku, jadi PKP yang akan mengajukan permohonan dapat membuat format sendiri seperti surat formal pada umumnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.
Untuk permintaan database harus PKP bersangkutan untuk Orang Pribadi dan Direktur untuk PKP Badan. Apabila PKP diwakili atau menunjuk kuasa harus disertai surat kuasa dan sesuai prosedur yang sudah diatur oleh DJP. Disamping itu nantinya Kepala Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.